nusakini.com-- Imbauan Kemendagri agar Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tengara Barat (NTB) mendapat respon positif. Daerah meminta agar ada payung hukum yang pasti. 

“Beberapa pemda konfirmasi ke Kemendagri untuk menyiapkan payung hukum. Kata mereka walaupun kita membantu sukarela, tapi jangan sampai dikemudian hari ada masalah hukum, karena akan ada yang menggunakan anggaran Silpa,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Semarang usai melantik Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Kamis (23/8). 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• Insiden Tabrakan Pesawat JAL dengan Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tewaskan 5 Orang
• Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tabrakan dengan Pesawat JAL dalam Misi Kirim Bantuan Gempa
• Gempa Jepang, Korban Tewas Terus Bertambah

Mendagri mengatakan pihaknya akan membuat surat edaran jenis bantuan yaitu bisa berupa barang maupun bantuan yang bersifat lain, tapi ada aturan-aturan yang harus dicermati. 

Dipastikan oleh Mendagri pemerintah pusat memberikan perhatian serius kepada bencana Lombok. Bahkan anggaran sudah disiapakan oleh Kemenkeu dan swasta. Kementerian lembaga yang ada juga kata Tjahjo sudah turun termasuk TNI Polti membantu penuh.  

“Terkait surat dari Gubernur NTB yang ditujukan ke semua Gubernur menurutnya itu hal yang wajar, karena memangada asosiasi yang sifatnya gotong royong. Intinua temen-temen gubernur itu solideritas untuk membantu bencana di NTB, kalau saya berharap uang berwujur uang,” ujarnya.  

Tjahjo bahkan sudah mengirim radiogram kepada semua gubernur yang memiliki stok tenda untuk dipinjamkan dulu ke NTB. Karena jika BNPP membeli baru perlu waktu. “Sebaiknya yang ada dikirim, jika tidak bisa tenaga, tempat air bersih. Apa saja yang bisa, khsusunya daerah yang dekat dengan NTB,” papar Mendagri. (p/ab)